BERITA NASIONAL, garismassa.com – Skandal Adopsi Anak Indonesia tidak hanya menyisakan luka bagi ribuan korban yang kehilangan identitasnya selama puluhan tahun. Pemerintah Belanda bahkan telah mengakui adanya pelanggaran serius dalam praktik adopsi internasional yang melibatkan sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Pengakuan tersebut disampaikan setelah pemerintah Belanda menerima hasil investigasi komite independen yang bekerja selama dua tahun untuk mengungkap praktik adopsi lintas negara yang berlangsung sejak beberapa dekade lalu.
BBC News Indonesia dalam laporan khusus yang dipublikasikan pada 2021 menyebutkan bahwa hasil investigasi tersebut menemukan berbagai pelanggaran serius dalam proses adopsi internasional, mulai dari pemalsuan dokumen hingga dugaan perdagangan anak.
Temuan itu kemudian mendorong pemerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf resmi kepada para korban dan menghentikan sementara program adopsi internasional yang selama ini dijalankan negaranya.
Skandal Adopsi Anak Indonesia Diduga Libatkan Pemalsuan Dokumen
Menurut BBC News Indonesia, komite investigasi independen menemukan adanya berbagai praktik yang melanggar hukum dalam proses adopsi internasional. Pelanggaran tersebut meliputi penculikan anak, perdagangan anak, manipulasi identitas, penggunaan dokumen yang tidak sah, hingga alasan yang tidak benar dalam proses pengalihan hak asuh anak ke luar negeri.
Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam temuan investigasi tersebut.
Kasus ini semakin menguatkan dugaan bahwa praktik adopsi internasional pada era 1970 hingga 1980 tidak sepenuhnya berjalan sesuai prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia.
Laporan investigasi Tempo yang dipublikasikan pada Juli 2026 bahkan menyebut sekitar 4.000 anak Indonesia diadopsi oleh keluarga asal Belanda dalam rentang waktu tersebut.
Kini, sebagian besar dari mereka telah berusia lebih dari 40 tahun dan mulai mempertanyakan asal-usul kehidupannya.
Skandal Adopsi Anak Indonesia Sisakan Persoalan Hak Asasi Manusia
Persoalan terbesar dalam kasus ini bukan sekadar perpindahan kewarganegaraan atau pengasuhan lintas negara. Yang lebih mendasar adalah hilangnya hak seorang anak untuk mengetahui identitas dan keluarganya sendiri.
Tidak sedikit korban yang mengaku tidak mengetahui nama asli, tempat kelahiran yang sebenarnya, maupun keberadaan keluarga biologisnya di Indonesia.
Sebagian dari mereka bahkan baru mengetahui bahwa dokumen adopsi yang dimiliki selama ini ternyata mengandung informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
BBC News Indonesia juga mengangkat kisah Widya Astuti Boerma, perempuan asal Indonesia yang diadopsi keluarga Belanda pada 1980. Setelah melakukan penelusuran selama bertahun-tahun, Widya mengetahui bahwa perempuan yang diperkenalkan sebagai ibu kandungnya ternyata bukan orang tua biologisnya.
Kasus tersebut menjadi salah satu gambaran rumitnya persoalan yang dihadapi para korban adopsi internasional asal Indonesia.
Pemerintah Belanda Minta Maaf kepada Korban
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, pemerintah Belanda pada 2021 secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas berbagai pelanggaran serius yang terjadi dalam praktik adopsi internasional.
Selain itu, pemerintah Belanda juga memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh program adopsi internasional yang difasilitasi negaranya sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berlaku.
Langkah tersebut menjadi pengakuan penting bahwa praktik adopsi internasional di masa lalu tidak sepenuhnya berjalan secara transparan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Sejarah yang Perlu Diungkap Bersama
Hingga hari ini, ribuan korban masih berjuang menemukan bagian dari kehidupannya yang hilang. Sebagian mencari keluarga kandung, sebagian mencari dokumen kelahiran, dan sebagian lainnya hanya ingin mengetahui alasan mengapa mereka harus meninggalkan Indonesia sejak usia yang sangat muda.
Skandal adopsi yang terjadi puluhan tahun lalu mungkin telah berakhir secara administratif. Namun bagi para korban, perjuangan itu masih terus berlangsung.
Karena pada akhirnya, setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kepada siapa ia dilahirkan.
